Ekonomi Suram

Ekonomi Suram?

Judul ini bukan untuk menjustifikasi bahwa ekonomi kita suram. Judul ini mempertanyakan kondisi ekonomi negara kita saat ini apakah benar-benar suram atau sebaliknya. Saya bukan ahli ekonomi. Mungkin yang saya rasakan berbeda dengan yang dirasakan oleh orang lain. Parameter penilaian ekonomi suram atau baik tergantung cara pandangnya. 

Menurut Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan anak dari begawan ekonomi Indonesia, ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi Indonesia sedang berkembang dan mengalahkan Uni Eropa. Begitulah pidato presiden kita berapi-api dan optimis bahwa ekonomi negara ini mengalahkan ekonomi negara uni Eropa yang sangat maju itu. 

Apakah pidato presiden kita itu benar? Mari kita lihat statistik dan fakta perekonomian Indonesia saat ini:

1. Nilai tukar rupiah turun tajam menjadi Rp. 18.000/ US$ dari yang sebelumnya Rp. 14.000/US$ bahkan para pengamat ekonomi ada yang memprediksi rupiah bakal bisa mencapai titik kritis Rp. 25.000/US$

2. IHSG jeblok selalu di zona merah.

3. PHK dimana-mana. Laporan Kementerian Tenaga Kerja per Juni 2026 menyatakan bahwa ada 32.389 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja dalam semester I 2026. Sementara menurut lembaga CELIOS hanya 19.530 pekerja yang berdampak PHK. Paling tinggi angka PHK terjadi di provinsi Jawa Barat dengan jumlah 6.727 atau 20% dari PHK nasional dan gelombang PHK akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi yang tidak menentu.

4.  Ada 3 bank internasional (Citi Bank, HSBC, StandChart) menarik dananya dari Indonesia sebesar Rp. 11.5 Triliun

5. Pinjaman konsumtif naik drastis menjadi Rp. 160,7 Triliun atau 26% dibandingkan tahun kemarin.  Pinjaman konsumtif ini didominasi pinjaman online dengan total Rp.103 Triliun. Selebihnya kartu kredit dan pay later.

6. Pembiayaan di Pegadaian naik tajam 57.97% dibanding tahun kemarin menjadi Rp. 130 Triliun. Pembiayaan ini didominasi rakyat kecil yang mengadaikan barangnya demi bertahan hidup.

7. Ada fenomena MATANG (Makan Utang) hanya demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada fenomena MANTAP (Makan Tabungan) akan tetapi sekarang sudah memasuki fase MATANG (Makan Hutang).

8.  Gubernur BI mengundurkan diri.

9. Calon mahasisiwa baru mengundurkan diri sebanyak kurang lebih 60 ribu orang diduga penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal).

10. Harga barang naik imbas dari kenaikan BBM. Memang harga BBM subsidi tidak naik akan tetapi mayoritas kelas menengah terdampak dengan kenaikan harga BBM non subsidi seperti BBM jenis pertamak. 

Itulah beberapa statistik dan fakta ekonomi kita saat ini. Belum fakta fenomena pengunduran diri ASN yang saat ini mencapai 2.722 orang. Salah satu penyebab mereka resign dari ASN diduga karena gaji tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari di tengah inflasi yang terus menghantui. Selain itu ASN dituntut kerja keras dan beban kerja yang semakin banyak tanpa ada kompensasi. 

Mungkin banyak lagi fakta ekonomi yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita lainnya. Benar ada program Makan Bergizi Gratis yang kata Presiden bisa menyerap 1 juta pekerja saat ini. Benar bahwa program MBG kata presiden membuat ekonomi di pedesaan bangkit. Presiden menganalogkan bahwa bahan-bahan MBG bisa didapatkan dari desa yang ada dapur SPPG nya. Bahan sayur mayur bisa beli dari masyarakat di desa begitu juga telur, ayam, tempe dan lain sebagainya bisa dibeli dari masyarakat sekitar dapur SPPG. Dengan begitu ekonomi pedesaan bisa bangkit. Tapi apa faktanya?

Apakah presiden sudah mengecek dapur SPPG itu membeli bahan dari orang desa di sekitar dapur SPPG? Fakta berbicara bahwa dapur SPPG langsung belanja pada grosir/pedagang besar bukan dari orang-perorang di sekitar dapur SPPG. Dapur SPPG langsung beli bahan besar-besaran melalui pedagang besar bukan ke rakyat kecil yang ada di sekitar dapur SPPG. Dengan membeli langsung ke grosir besar maka akan didapatkan harga murah. Ini logika ekonomi. Tentunya dapur SPPG juga ingin laba dari usahanya dan ini hal yang wajar dalam perekonomian.

Satu sisi negara dalam kondisi efisiensi. Efisiensi anggaran setiap lembaga dan kementerian dan pemotongan dana TKD (Transfer Keuangan Daerah) berdampak pada usaha perhotelan dan kenaikan pajak di daerah. Efek domino pemotongan TKD dan efisiensi anggaran tiap lembaga berujung usaha perhotelan sepi dan daerah tidak bisa menggaji pegawai yang berakibat pada pemberhentian pegawai. 

Sementara di lain pihak pemerintah membikin kementerian dan lembaga baru yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Bayangkan ada 49 lembaga dan kementerian baru yang membutuhkan anggaran miliaran bahkan triliunan. Pembentukan dan penambahan lembaga dan kementerian  baru berujung pada penghambur-hamburan anggaran. 

Dana desa yang digadang-gadang bisa memutar ekonomi dan pembangunan di tingkat desa pun dipotong demi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Akibatnya pembangunan desa macet dan berujung pada ekonomi desa mandek. 

Semoga presiden segera menyadari fakta ekonomi di masyarakat kita saat ini. Semoga presiden segera membuat kebijakan yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat saat ini. Kita berharap ekonomi segera pulih kembali.