Rakernas

Rakernas

Tiap awal tahun sebuah lembaga atau kementerian atau organisasi apapun yang bonafit akan mengadakan rapat kerja. Rapat kerja itu digunakan untuk menyampaikan keberhasilan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya akan dicanangkan langkah-langkah kinerja tahun akan datang. Rapat kerja menjadi kegiatan yang strategis untuk mengambil keputusan dan meletakkan langkah prioritas dalam kementerian tersebut. 

Kementerian agama Republik Indonesia setiap awal tahun pasti mengadakan rapat kerja nasional. Begitu pun setiap kementerian dan lembaga negara lainnya. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap kementerian dan lembaga untuk mengadakan rapat kerja nasional karena dalam rapat kerja tersebut akan ditentukan langkah prioritas dalam sebuah kementerian. Rakernas tahun 2024 Kementerian Agama akan diadakan pada tanggal 5-6 Pebruari 2024. Dalam rapat kerja nasional diikuti oleh para pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi madya dan administrator atau istilahnya eselon 1, eselon 2 dan eselon 3. Hanya yang punya eselon yang diundang dalam rapat kerja nasional tersebut karena dalam rapat tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan kinerja dalam setahun yang akan datang. Yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan adalah eselon 1-3. 

Sejak tahun 2023 rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia selain diadakan secara offline juga diadakan secara online. Semua pejabat yang mempunyai jabatan struktural di lingkungan Kemenag diundang untuk mengikuti rapat kerja nasional. Hanya pejabat tinggi saja yang hadir secara offline di hotel tertentu sementara lainnya diinstruksikan untuk mengikuti rakernas secara virtual. Mungkin tujuan diadakannya rakernas secara virtual adalah agar partisipasi pejabat Kemenag dalam rapat kerja nasional semakin banyak dan menjangkau seluruh Indonesia. Pejabat yang diundang ikut rakernas secara virtual sampai pada pejabat yang paling bawah seperti kepala KUA dan kepala Madrasah. Kepala KUA walaupun bukan jabatan struktural diundang dalam rakernas karena merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama. Semua hasil keputusan rakernas akan dilaksanakan oleh KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama. KUA adalah etalase Kementerian Agama. Jika layanan KUA jelek maka otomatis citra Kemenag juga jelek. Begitu juga sebaliknya jika pelayanan KUA baik maka citra Kemenag juga baik. Selama tahun 2022 indek kepuasan layanan KUA meningkat drastis melebihi proyeksi tahun 2022. Capaian kepuasan layanan KUA tahun 2022 melebihi ekspektasi. Capaian kepuasan  layanan KUA tahun 2022 inilah yang mendasari Menpan RB untuk menaikkan tunjangan kinerja Kemenag yang diumumkan sendiri oleh Menteri Agama pertengahan tahun 2023. Tidak mudah untuk mencapai kepuasan layanan masyarakat di tengah masyarakat yang semakin kritis dan melek teknologi. 

Apakah rakernas 2024 Kemenag nanti akan mengevaluasi kinerja tahun 2023? Jawabannya pasti. Kinerja tahun 2023 menjadi tolok ukur untuk mengambil keputusan dan langkah kinerja tahun 2024. Menurut saya ada 2 hal yang menjadi catatan kinerja Kemenag tahun 2023 yaitu haji dan KUA. Masalah layanan haji dan kenaikan biaya penyelenggaraan haji harus menjadi catatan tebal bagi Kemenag.  Sampai saat ini belum keluar indek kepuasan jamaah terhadap layanan haji tahun 2023. Biasanya indeks layanan haji begitu haji selesai langsung dirilis ke publik akan tetapi tahun 2023 sampai penyelenggaraan haji 2024 belum diumumkan ke publik. Entah karena apa belum diumumkan ke publik? Yang jelas pelayanan haji tahun 2023 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak kasus yang muncul ketika penyelenggaraan haji 2023. Contoh kasus terlantarnya jemaah haji di Muzdalifah, kematian jemaah haji yang luar biasa banyak dan terbanyak sepanjang penyelenggaraan haji Kemenag, masalah pemberian tambahan air zam-zam kepada jemaah haji dan masih banyak lagi. Ini adalah catatan merah penyelenggaraan haji tahun 2023. Apakah kasus ini akan menjadi perhatian serius Kemenag? Jawabannya pasti menjadi perhatian serius dan utama Kemenag.  

Masalah selanjutnya yang menjadi perhatian Kemenag adalah masalah KUA. KUA adalah etalase Kemenag. Semua layanan Kemenag ada di KUA. Seiring dengan program revitalisasi KUA maka sumber daya manusia atau pegawai KUA harus dicukupi. Tidak dipungkiri saat ini pegawai KUA sangat mengenaskan. Sering kita jumpai KUA yang merupakan kantor tingkat kecamatan hanya diisi oleh 1 atau 2 orang pegawai saja dan itupun statusnya sebagai penghulu. Memang KUA dan penghulu tidak bisa dipisahkan. Bayangkan seorang penghulu harus melayani satu kecamatan. Bahkan ada penghulu yang merangkap 2 kecamatan. Penghulu adalah salah satu ujung tombak pegawai KUA. Menurut rilis dari Bimas Islam bahwa Kemenag kekurangan penghulu sekitar 7 ribu orang.  Penghulu yang ada sekarang sekitar 9 ribuan orang yang melayani KUA sejumlah sekitar 6 ribuan. Artinya kalau dikalkulasi rata-rata tiap KUA hanya ada 1,5 penghulu. Penempatan pegawai atau penghulu di KUA disesuaikan dengan tipologi KUA. Ada tipologi KUA A, B, C dan D. Dari sinilah diketahui ternyata KUA kekurangan penghulu. Di akhir masa jabatannya mungkin Menag bisa menggolkan usulan formasi penghulu ke Kemenpan RB dalam rekrutmen PNS atau PPPK tahun 2024. Selama pegawai atau penghulu KUA belum dipenuhi sesuai kebutuhan maka jangan harap program revitalisasi KUA akan berjalan dengan baik. Satu lagi masalah yang mungkin belum menjadi perhatian serius Kemenag yaitu anggaran bagi KUA.  Harusnya anggaran KUA menjadi prioritas Kemenag. Di tengah banyak penghargaan yang diterima Kemenag saat ini ternyata anggaran KUA sangatlah tidak memadai. Untuk masalah ini silahkan ditanyakan pada KUA masing-masing. Ada lagi masalah yang sangat vital bagi keberlangsungan KUA yang semua orang tidak akan tahu kecuali orang KUA. Masalah ini hanya akan diketahui oleh orang KUA karena menyangkut marwah Kemenag. 

Saya setuju dengan ide KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang Kemenag yaitu Kemenag hanya mengurusi masalah agama saja sementara masalah pendidikan biar diurus Kementerian pendidikan. Selama ini Kemenag selain mengurus masalah agmaa juga mengurus pendidikan. Anggaran Kemenag yang fantastis itu, puluhan triliun 80% nya untuk pendidikan selebihnya untuk Kemenag dan KUA se-Indonesia. Ini tidak mencerminkan anggaran Kemenag yang mengurusi masalah agama. Ingat berdirinya Departemen Agama dibidani oleh KUA dan Haji. Dua layanan inilah yang menjadi perintis berdirinya Kemenag. Kalau Kemenag fokus pada layana KUA dan haji saya yakin pamor Kemenang akan bagus. Lihatlah Arab Saudi dan Mesir. Untuk mengurus masalah haji saja negara terebut membentuk sebuah kementerian namanya kementerian urusan haji. Begitu juga untuk mengurus masalah wakaf negara tersebut membentuk kementerian sendiri yaitu kementerian urusan wakaf. Sementara di kita, Kemenag mengurus haji, wakaf, infaq, Shodaqoh, KUA dan lain sebagainya akhirnya tidak fokus. Apalagi ditambah dengan mengurusi pendidikan. Pendidikan biarlah diurus kementerian pendidikan. Sudah saatnya Kemenag fokus urusan umat seperti haji, KUA, wakaf bukan lagi mengurusi pendidikan. Ide ini memang aneh dan terlihat asing akan tetapi kalau ditelisik secara cermat akan menemukan kebenarannya. Apakah pejabat Kemenag berani mengambil keputusan agar pendidikan diserahkan ke kementerian pendidikan? Saya tidak begitu yakin.

Rakernas 2024 semoga membawa perubahan terhadap layanan Kemenag. Fokuslah kepada layanan umat. Selamat berakernas.