Pick up India

Pick Up India

Negeri ini memang penuh dengan kejutan. Belum selesai perdebatan keikutsertaan Indonesia di BoP (Board of Peace) bikinan Presiden Amerika Donald Trump, muncul penandatanganan Agreement of Trading Reciprocal antara Indonesia -AS yang sangat merugikan negara ini. Kemudian muncul lagi kejutan yang bikin jantung tiap rakyat negara ini berdetak kencang yaitu import mobil dari India yang nilainya fantastis. Bayangkan import mobil dari India itu menghabiskan anggaran Rp. 24 Triliun. Triliun bukan miliar. Sekali lagi Triliun bukan milliar.

Negara ini bagaikan negara kaya raya dan rakyatnya sangat kaya. Bayangkan setelah ikut anggota BoP yang harus setor Rp. 17 Triliun kemudian harus mengeluarkan kocek membeli barang dari AS sebesar Rp. 650 Triliun sekarang harus mengeluarkan uang lagi untuk beli mobil dari India sebesar Rp. 24 Triliun. Luar biasa. Ternyata sangat kaya sekali negara ini. 

Import mobil jenis pickup dari India ini mendapatkan protes keras dari segala pihak. Tidak hanya rakyat biasa akan tetapi pengusaha, wakil rakyat, pelaku usaha, ekonom dan lain sebagainya. Import itu dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. PT Agrinas Pangan Nusantara adalah BUMN yang serahi oleh presiden untuk membangun gedung koperasi desa merah putih. PT. Agrinas dipasrahi untuk membangun gedung koperasi merah putih sekaligus menyediakan sarana-prasarana dan kendaraan untuk kopdes merah putih. Kebutuhan untuk memenuhi sarana angkutan Kopdes Merah Putih sekitar 105 ribu buah. PT Agrinas Pangan Nusantara memutuskan untuk membeli mobil jenis angkutan pickup dari India berdasarkan hasil pengamatan dan kebutuhan Kopdes Merah Putih. Dalam keterangan persnya, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara mengatakan mengapa PT Agrinas memutuskan untuk membeli mobil jenis pick up dari India? Karena kebutuhan angkutan Kopdes Merah Putih adalah untuk mengangkut barang di pedesaan yang membutuhkan kendaraan berpenggerak roda depan-belakang alias 4x4. Mengapa tidak diputuskan mobil berpenggerak roda depan saja atau 2x4 karena mayoritas medan pedesaan di Indonesia belum tersentuh pembangunan. Misal untuk angkutan di pelosok Sumatera, Papua, Sulawesi mengharuskan mobil yang berpenggerak roda depan belakang. Sementara produsen mobil di dalam negeri belum ada yang memproduksi mobil jenis 4x4. Inilah penjelasan direktur PT Agrinas ketika didesak oleh publik mengapa harus import mobil dari India. 

Penjelasan direktur PT Agrinas Pangan Nusantara ternyata tidak membuat publik puas. Publik tetap saja menuntut agar import mobil dari India itu dibatalkan. Sebenarnya produsen mobil di dalam negeri sangat mampu untuk membikin mobil jenis 4x4 ini seperti Mitsubishi, Toyota, dan lain sebagainya. Sudah banyak mobil produksi dalam negeri jenis 4x4. Publik pun berspekulasi liar import mobil dari India ini tidak murni karena kebutuhan. Kemungkinan besar karena fee yang diberikan oleh produsen mobil India ini lebih besar dibandingkan fee dari produsen mobil dalam negeri. 

Pengamat pun bersuara jika import mobil dari India ini dilakukan maka akan menbunuh sektor otomotif dalam negeri. Anggaran Rp. 24 Triliun jika dibuat di dalam negeri maka akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri dengan menyerap lapangan kerja yang banyak. Uang pun beredar di dalam negeri. Ekonomi dalam negeri pun bergerak positif. 

Mungkin PT Agrinas belum melihat untung dan ruginya. Yang penting bagi PT. Agrinas semua kebutuhan terpenuhi sesuai dengan pesanan presiden. Mobil jenis pick up yang diimport dari India ini memang mobil jenis baru dan belum pernah ada di Indonesia. Permasalahannya jika import itu benar dilaksanakan maka fasilitas layanan service berkala atau kalau terjadi kerusakan belum ada bengkel resmi di Indonesia.  Akhirnya jika terjadi kerusakan terhadap mobil ini, tidak bisa diperbaiki di negara ini. Ini sangat menyulitkan pengurus Kopdes Merah Putih kedepannya. 

Seharusnya PT Agrinas memikirkan bagaimana keberlangsungan angkutan Kopdes Merah Putih nanti pasca diserahkan ke pengurus Kopdes Merah Putih. Kebutuhan angkutan KDMP harusnya disesuaikan dengan masing-masing desa, tidak digebyah uyah sama semua. 

Kebutuhan 105 ribu mobil jenis pick up bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak perlu import dari India. Alasan bahwa angkutan pick up itu harus 4x4 tidaklah masuk akal. Tidak semua KDMP harus memakai pick up 4x4. Apakah PT Agrinas sudah mensurvei semua desa yang ada KDMPnya. Kalau pun harus memakai pick up 4x4, produsen dalam negeri pun bisa memenuhinya. 

Memang semakin kesini semakin banyak kejutan dari pemerintah kita ini. Jantung rakyat harus disiapkan agar tidak stroke di kemudian hari. Target 2026 semua KDMP harus jalan adalah target yang sangat tergesa-gesa. Apakah pemerintah tidak memikirkan dampak dari KDMP itu? Apakah pemerintah tidak memikirkan keberlangsunggan KDMP itu? Seharusnya sebelum dijalankan harus ada perencanaan yang matang terhadap KDMP. Jangan kemudian hanya bisa bangun dan sarana prasaran terpenuhi. Khawatirnya baru beroperasi sebulan dua bulan, KDMP tutup. 

Coba lihat itu pengakuan ketua KDMP dari Sleman yang viral. Bagaimana KDMP mau eksis terus sementara dananya adalah pinjaman yang harus mengembalikan dalam jangka waktu 5 tahun. Bayangkan modal pinjaman 3 Miliar. 2,5 Miliar untuk pembangunan gedung, sarana pra sarana dan angkutan. Tinggal Rp. 500 juta. Rp. 500 juta inilah sebagai modal untuk operasional KDMP. Begitu KDMP beroperasi, pengurus harus membayar angsuran bank Rp. 50 juta per bulan. Artinya pengurus KDMP minimal harus mempunyai keuntungan Rp. 50 juta per bulan. Keuntungan Rp. 50 juta per bulan itu artinya tiap hari harus untung sekitar Rp. 1,8 juta. Belum untuk membayar gaji pegawai, operasional kendaraan, bayar listrik dan lain sebagainya. Sekarang tanya kepada pedagang yang sudah lama berdagang. Apakah keuntungan Rp. 1.8 juta per hari itu bisa dicapai dengan mudah jika operasional KDMP itu hanya setingkat desa dan pengurusnya belum tentu punya jiwa pebisnis. Taruhlah modal Rp. 500 juta jika diputar dalam sebulan harus menghasilkan keuntungan Rp. 50 juta maka uang Rp. 500 juta tersebut harus mendapatkan keuntungan 10% dari modal. Artinya barang yang dijual oleh KDMP harus mempunyai keuntungan 10% dari modal. Apakah masuk akal? Keuntungan normal dalam bisnis rata-rata 3-5% bukan 10%. Keuntungan 10% itu adalah keuntungan bruto bukan netto. 

Kembali ke import mobil India. Import mobil jenis pick up dari India ini memang patut dibatalkan. Anggaran Rp. 24 Triliun jika diputar di dalam negeri akan membuat ekonomi negara ini berjalan positif. Memang program ambisius presiden ini sangat menguras APBN. Celakanya anggaran tersebut diambilkan dari efisiensi beberapa anggaran di banyak kementerian. Lebih celakanya lagi anggaran tersebut bukannya diputar di dalam negeri malah dilarikan ke luar negeri.

Semoga presiden membatalkan import mobil dari India tersebut demi perkembangan industri otomotif negara ini.