Efisiensi Konsumsi Haji

Efisiensi Konsumsi Haji

Rabu, 21 Januari 2026 Kemenhaji melalui wakil menterinya menyatakan bahwa ada efisiensi konsumsi jemaah haji pada tahun 2026 ini di depan rapat kerja DPR di gedung DPR Senayan Jakarta. Dalam paparannya wamenhaj, Dahnil Simanjutak menyatakan bahwa ada efisiensi 4 SAR per jamaah yang semula 40 SAR menjadi 36 SAR. Efisiensi konsumsi itu ternyata tidak mengurangi kualitas porsi konsumsi jemaah calon haji karena gramasinya meningkat misal nasi dari sebelumnya 150 gram menjadi 170 gram, begitu juga lauknya. Sehingga ada uang efisiensi sejumlah Rp. 123 Milyar dalam efisiensi konsumsi tersebut. Lebih lanjut DS menyatakan bahwa hasil efisiensi itu akan dikembalikan ke BPKH setelah musim penyelenggaraan haji selesai. 

Apakah benar efisiensi yang dilakukan oleh Kemenhaj tersebut akan meningkatkan porsi konsumsi jemaah calon haji? Mari kita nalar secara akal sehat. Kita perlu khawatir dengan narasi yang dikeluarkan oleh wamenhaj ini. Kita perlu khawatir dengan usaha efisiensi itu. Mengapa demikian? Marilah kita lihat di dalam negeri saja. Bagaimana dengan program unggulan Makan Bergizi Gratis yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam setahun itu. Harga per porsi MBG semula ditetapkan Rp. 15.000 per anak per porsi. Kemudian direvisi menjadi Rp. 10.000 per anak per porsi. Menurut para politisi anggaran Rp. 10.000 per porsi sudah memenuhi gizi untuk anak sekolah. Bahkan untuk membenarkan pernyataan para politisi itu direkrutlah sarjana ahli gizi yang bertugas untuk mengecek keterpenuhan gizi tiap porsi di setiap dapur MBG.

Narasi bahwa kecukupan gizi dalam menu MBG itu tidak hanya dikoar-koarkan di media saja akan tetapi juga dikoarkan-koarkan melewati birokrasi pemerintahan. Faktanya bagaimana? Jauh panggang dari api. Secara logika akal saja menu makanan seharga Rp. 10.000 di kota besar tidak layak sama sekali apalagi ketercukupan gizi. Untuk nilai pantas dan tidaknya saja sudah tidak pantas apalagi kecukupan gizi. Bayangkan Rp. 10.000 di kota besar dapat apa? Nasi warteg saja -hanya nasi dan lauk- sudah Rp. 10.000. Itu harga minimal. Padahal dalam MBG tidak hanya nasi dan lauk saja akan tetapi ada buah-buahan, susu, minuman dan lain sebagainya. Ini sudah tidak masuk akal. Walaupun kritik terus menerus dilontarkan, program ini tetap dijalankan. Akibatnya banyak keracunan di sana-sini dan banyak makanan MBG dibuang dan tidak dimakan oleh para siswa. Para politisi tutup mata dengan fakta seperti ini. Pers sebagai pembawa kabar yang terpercaya juga tutup mata dengan kejadian seperti ini. Apalagi aparat penegak hukum, malah tidak cawe-cawe dengan fakta keracunan akibat menu MBG.   

Kembali ke efisiensi konsumsi haji. Kita perlu khawatir dengan narasi wamenhaj yang bukan praktisi tapi politisi ini. Kasus keracunan menu MBG atau makanan dibuang begitu saja oleh siswa bisa jadi terulang di kasus efisiensi konsumsi haji. Mari kita nalar dengan akal sehat. Harga bahan pokok sekarang sudah mengalami kenaikan di dalam negeri apalagi di luar negeri -Arab Saudi-. Kalau bahan pokok itu didatangkan dari Indonesia otomatis membutuhkan ongkos kirim ke Saudi Arabia. Tentunya penyelenggara haji sebelumnya sudah mempertimbangkan berbagai aspek konsumsi itu sehingga didapatkan harga 40 SAR per jamaah per porsi. Penyelenggara haji sebelumnya tentunya tidak mengabaikan masalah gizi. Gizi menjadi perhatian utama untuk kesehatan jemaah haji. 

Faktanya bagaimana? Mayoritas jemaah haji kita tidak doyan dengan menu konsumsi yang kita hidangkan di Arab Saudi. Faktornya macam-macam. Walaupun sudah dimasak dengan citra Nusantara tetap saja jemaah haji kita tidak begitu menikmati masakan ala Nusantara itu. Apalagi ini diefisiensi alias dikurangi. Apa jadinya nanti. Dengan harga 40 SAR saja jemaah haji kita masih banyak yang komplen apalagi dikurangi.  Khawatirnya seperti kasus MBG itu. Narasi dibuat-buat dengan mendatangkan ahli gizi akan tetapi faktanya terjadi keracunan dimana-mana dan makanan banyak dibuang oleh para siswa. Apalagi narasi meningkatnya gramasi nasi dari 150 gram menjadi 170 gram ternyata mengurangi porsi komponen lain seperti sayur, lauk-pauk dan buah-buahan. Sayur yang semula 80 gram diturunkan menjadi 75 gram. Begitu juga lauk pauk dan buah-buahan.  

Kita perlu khawatir dengan kasus tersebut. Memang mulut para politisi itu manis sekali. Semanis madu akan tetapi faktanya seperti empedu, pahit sekali. Lebih menyakitkan lagi wamenhaj itu minta kompensasi untuk ASN Kemenhaj berupa remunerasi alias tunjangan kinerja buah dari efisiensi itu. Wamenhaj ini memang banyak omong dan kinerjanya belum teruji di lapangan. Penyelenggaraan haji kali ini belum apa-apa sudah minta kompensasi. Tidak tahu malu memang wamenhaj ini. Buktikan dulu apakah kemenhaj bisa bekerja dengan baik seperti yang diharapkan oleh banyak orang dan para politisi yang pandai beretorika itu. Lihatlah penyelenggaraan haji sekarang? Belum pelaksanaan haji saja sudah morat-marit? Bagaimana tidak morat-marit? Jemaah calon haji khusus harus menelan ludah dan pil pahit karena hanya 30% kuota yang bisa direalisasikan dari 16.573 kuota.  Ini diakui oleh BPKH yang hanya bisa mencairkan pengembalian uang kepada jemaah calon haji khusus sebanyak 30% dari kuota atau sekitar 4.000-an jemaah calon haji khusus. Akhirnya pihak biro harus pontang-panting mencari talangan agar bisa melunasi semua kebutuhan jemaah calon haji khusus dengan pihak Arab Saudi yang deadline terakhirnya tanggal 20 Januari 2026 kemarin. Tragis memang. Kenapa para politis di Senayan tidak koar-koar masalah ini dan bungkam. Sementara media pun tidak memberitakan masalah ini. Ini adalah salah satu kegagalan kementerian baru ini. Belum berangkat saja sudah menuai banyak masalah apalagi nanti di Arab Saudi. Penyelenggaraan haji tidak membutuhkan retorika dan koar-koar semata tapi butuhnya adalah pelayanan nyata. Wamenhaj bisa bilang dengan mulut manisnya efisiensi konsumsi haji tapi faktanya belum tentu semanis mulutnya.