Tunjangan Beras 12 juta

Tunjangan Beras 12 Juta

Hari-hari ini kita disuguhi pemandangan yang tidak masuk nalar kita. Bagaimana masuk dalam logika akal kita? Di saat negara melakukan efisiensi di semua bidang -ada sekitar 15 item efisiensi- ternyata wakil rakyat kita menikmati kenaikan tunjangan. Ya kenaikan tunjangan itu diumumkan sendiri oleh wakil ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir. 

Kenaikan tunjangan itu tidak main-main. Kenaikan itu setara dengan jumlah upah minimum kabupaten (UMK) di beberapa kabupaten/kota. Hanya untuk jumlah kenaikannya. Setelah tunjangan perumahan naik kemudian disusul dengan kenaikan tunjangan beras dan transportasi. Bagaimana mau masuk akal di pikiran waras kita ketika negara melakukan efisiensi bahkan perjalanan dinas nyaris dihapus sementara wakil rakyat terhormat menikmati kenaikan transportasi.

Kenaikan tunjangan transportasi mencapai Rp. 3 juta per bulan. Tunjangan transportasi yang semula Rp. 4 juta/bulan menjadi Rp. 7 juta/bln. Tunjangan beras yang semula Rp. 10 juta/bulan menjadi Rp. 12 juta/bulan.  Miris memang. Bagaimana tidak mengatakan miris. Di saat semua kementerian dan lembaga diharuskan efisiensi di semua lini ternyata wakil rakyat kita menikmati kenaikan tunjangan. 

Apakah kenaikan tunjangan beras itu masuk akal kita? Bayangkan saja tunjangan beras Rp. 12 juta/bulan itu akan mendapatkan berapa ton beras. Kita tidak tahu apakah jumlah Rp. 12 juta tersebut hanya untuk satu kepala wakil rakyat atau untuk seluruh anggota keluarga. Taruhlah kalau Rp. 12 juta itu yang diterimakan oleh setiap wakil rakyat tersebut berarti hitungannya adalah per kepala wakil rakyat dapat Rp. 12 juta/bulan. Kalau kita hitung Rp. 12 juta itu akan mendapatkan berapa kilo gram beras. Harga rata-rata beras premium setelah mengalami kenaikan adalah Rp. 14.500 / kilogram. Kalau Rp. 12 juta akan mendapatkan beras premium dengan harga rata-rata seberat 827,6 Kg -nyaris 1 ton beras premium-. Kalau Rp. 12 juta dibelikan beras kelas rakyat kecil alias kelas beras biasa yang harganya antara Rp. 7-8 ribu/kilogram maka Rp. 12 juta akan mendapatkan beras kelas rakyat kecil seberat 1.714,28 kilogram alias 1,7 ton beras kelas rakyat kecil atau beras kelas biasa yang sering dikonsumsi oleh mayoritas rakyat kita.  

Apakah setiap wakil rakyat terhormat akan menghabiskan beras seberat 1,7 ton -ukuran beras rakyat kecil- atau seberat 827 kg -beras jenis premium- perbulan? Kalau ukuran normal jika beras tersebut dimasak untuk kebutuhan satu orang dengan makan 3 kali dalam sehari maka dalam sebulan tiap orang membutuhkan beras 9-13,5 kg. Artinya tunjangan beras yang sebegitu fantastis bagi anggota dewan terhormat sangat-sangatlah berlebihan. Kebutuhan beras 9-13,5 kg/bulan kalau dikonversikan ke mata uang rupiah hanya berjumlah Rp. 195.750 -harga ini adalah harga beras premium Rp.14.500 per kg dengan kebutuhan beras maksimal yaitu 13.5 kg-. Artinya ada kelebihan yang luar biasa banyak. 

Bagaimana hitung-hitungannya sehingga tunjangan beras bagi anggota dewan terhormat itu sangat fantastis? Apakah didasarkan pada tiap kepala rakyat yang diwakili ataukah hanya berdasarkan tiap wakil rakyat tersebut? Kalau hitungannya berdasarkan tiap kepala rakyat yang diwakili berarti anggota dewan terhormat harus membagikan jumlah tunjangan beras tersebut kepada setiap kepala rakyat yang diwakili. Kalau hitungannya tunjangan beras didasarkan pada tiap rakyat yang diwakili maka tiap anggota dewan terhormat mewakili 470.000 rakyat. Kalau hitungannya seperti ini jelas tidak mungkin. Hitungan tunjangan beras bagi anggota dewan terhormat jelas berdasarkan tiap anggota dewan. 

Kondisi ini juga berbalik 180 derajat dengan tunjangan beras ASN yang tiap ASN hanya mendapatkan 10 kg dengan harga Rp. 7.000/kg nya dalam sebulan. Kalau dibandingkan dengan tunjangan beras ASN maka tunjangan beras anggota dewan beribu-ribu kali lipat. 

Mungkin pemerintah memberikan kelebihan kepada anggota dewan terhormat karena mereka adalah wakil rakyat yang harus dicukupi semua kebutuhannya. Apapun yang dibutuhkan oleh anggota dewan harus lebih kalau perlu semua kebutuhan anggota dewan dipenuhi dan semua tunjangannya dinaikkan agar mereka bekerja dengan tenang demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu mungkin pikiran pemerintah. Di lain pihak pemerintah melakukan efisiensi untuk semua kementerian/lembaga bahkan kegiatan di luar kantor dibatasi. 

Kenaikan tunjangan anggota dewan ini memang menyesakkan dada bagi mayoritas rakyat Indonesia. 

Semoga dengan adanya kenaikan tunjangan anggota dewan ini tidak ada lagi korupsi atau pemotongan dana aspirasi oleh wakil rakyat itu. Apakah anda percaya dengan kenaikan tunjangan tersebut anggota dewan akan bebas dari korupsi dan tidak memotong dana aspirasi?

Anda yang berhak menilai dan mengawasi.