Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka getol memangkas anggaran APBN 2025. Hasilnya 300 Triliun bisa disisir dari pos-pos APBN 2025. Pos-pos anggaran tersebut adalah perjalanan dinas, ATK, kegiatan seremonial, jasa profesi, pemeliharaan dan perawatan, diklat dan bimtek, lisensi aplikasi, peralatan dan mesin, infrastruktur, percetakan dan souvenir, jasa konsultan dan lain sebagainya. Prosentase item pengurangan juga sangat jelas dalam surat edaran menteri keuangan nomor S-37 tahun 2025 tersebut. Prosentase paling banyak pemangkasannya adalah alat tulis kantor (ATK) sampai 90%. ATK paling banyak prosentase pemangkasannya karena sekarang digalakkan digitalisasi dokumen. Semua dokumen harus digital. Jadi untuk pengadaan ATK dipangkas sampai 90%. Argumentasinya memang logis dan jamannya sekarang memang paperless. Laporan apapun hanya memakai link google formulir atau google sheet atau kalau terpaksa memakai pdf.  Sudah jamak sekarang undangan apapun berupa pdf yang dikirim via media sosial. 

Ihwal pemangkasan anggaran ini demi efisiensi. Begitulah kata presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau diperhatikan dengan teliti bukan efisiensi akan tetapi pengalihan anggaran dari pos-pos yang disebutkan dalam SE Menkeu ke pos anggaran program makan bergizi gratis. Program unggulan Makan Bergizi Gratis ini belum mencukupi dalam APBN. Kebutuhan anggaran makan bergizi gratis yang fantastis ini belum tersedia semua dalam APBN 2025. Menteri Keuangan hanya mampu menyediakan anggaran sebesar 71 Triliun dari 400 Triliun yang dibutuhkan. Kekurangan anggaran sebanyak 329 Triliun dicarikan dari pemangkasan anggaran dari pos-pos tersebut. Kalau penyisiran anggaran pos-pos tersebut menghasilkan 300 Triliun maka hanya kurang 29 Triliun. Artinya tetap saja anggaran makan bergizi gratis belum bisa dipenuhi dari hasil pemangkasan anggaran tersebut. 

Sebenarnya ada pos anggaran yang kalau benar-benar mau efisiensi yaitu pemangkasan anggaran pengadaan pns, pppk dan belanja pegawai.  Anggaran pengadaan pns, pppk dan belanja pegawai sangat besar sekali. Bayangkan pengadaan pns dan pppk dan belanja pegawai bisa mencapai puluhan triliun. Soal berapa nominalnya bisa ditanyakan ke menteri keuangan. 

Banyak negara saat ini melakukan efisiensi. Lihatlah AS, Argentina apalagi negara-negara Eropa semua melakukan efisiensi. Argentina adalah negara yang paling berhasil melakukan efisiensi saat ini. Presiden Argentina, Javier Milei melakukan efisiensi besar-besaran agar APBN nya tidak defisit. Selama hampir satu dekade APBN Argentina mengalami defisit dan saat ini dibawah Javier Milei APBN Argentina mengalami surplus. Keberhasilan Javier Milei membuat APBN Argentina surplus salah satunya adalah memangkas kementerian yang semula 21 menjadi 9 kementerian. Selain memangkas kementerian menjadi lebih sedikit, Javier juga memangkas ribuan pegawai pemerintah. Sekitar 5.000 pegawai pemerintah dirumahkan. Selain itu juga membubarkan lembaga yang tidak penting sehingga Argentina sekarang surplus anggaran. Amerika dibawah Donald Trump juga melakukan efisiensi dengan mengurangi departemen yang tidak penting. Selain mengurangi departemen tidak penting, Trump juga mengurangi bantuan luar negerinya. 

Itulah contoh efisiensi yang dilakukan oleh presiden sebuah negara. Bagaimana dengan negara ini?

Boro-boro mengurangi kementerian atau lembaga, pemerintah saat ini malah bikin kementerian dan lembaga baru yang semestinya tidak perlu. Anggaran pembentukan kementerian dan lembaga baru sangatlah banyak. Mulai dari infrastruktur kantor dan peralatannya, kendaraan operasional dan perawatannya  dan juga pegawai beserta gajinya. Pengadaan pegawai pasti dilakukan untuk menunjang pekerjaan kementerian dan lembaga baru. 

Kalau memang benar-benar mau efisiensi bisa mencontoh presiden Javier Milei atau Donald Trump atau mungkin ada terobosan lain dari presiden Prabowo Subianto seperti menangkap para koruptor dan menyita asetnya untuk kepentingan negara. Koruptor di negara ini enak sekali bayangkan korupsi 271 Triliun hanya dihukum 6.5 tahun sementara korupsi BOS 200 juta ancaman hukumannya 20 tahun. Kerugian tindakan korupsi di negara ini kalau dihitung mencapai ribuan triliun. Kalau ribuan Triliun itu bisa dikembalikan ke negara, kaya sekali negara ini dan presiden Prabowo Subianto tidak perlu efisiensi anggaran. 

Memberantas korupsi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu ketegasan hukuman untuk membuat jera pelaku korupsi. Semoga efisiensi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korupsi baru.