Kopdes Merah Putih

Kopdes Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih mulai dibangun pada tahun 2026 ini. Targetnya 80.000 Kopdes Merah Putih sudah selesai dibangun dan siap beroperasi pada tahun 2026 ini. Untuk anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih atau lebih singkatnya disebut KDMP tidak diketahui secara jelas. Anggaran pembangunan KDMP ini tidak dipublikasikan. 

Adapun pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan KDMP ini adalah PT Agrinas Pangan Nusantara yang saat ini lagi bikin heboh dengan import mobil dari India itu. Kita tidak tahu pasti berapa anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan KDMP ini sampai siap beroperasi. 

Melihat beberapa puzzle yang ada di beberapa berita baik media online maupun media massa kita bisa menebak berapa anggaran untuk pembangunan KDMP ini hingga siap beroperasi. Presiden menginginkan agar KDMP ini nanti begitu selesai dibangun dan fasilitasnya dipenuhi, pengurus tinggal jalan. Sarana dan prasarana sudah disiapkan, mulai dari gedung, sarana dan prasarana market dan kendaraan angkutan.

Proyek unggulan presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan setiap desa ada koperasinya. Tidak seperti pada awal perencanaan dimana tiap 4-5 desa ada KDMPnya. Dalam perencanaan awal, KDMP ini dibangunkan gedung dan fasilitasnya dipenuhi semua dengan skema hutang 5 miliar. Hutang Rp. 5 miliar itu ditanggung oleh 4-5 desa untuk membayar angsuran di bank pemerintah selama 5 tahun. Pemerintah desa bisa menggunakan dana desa untuk bayar angsuran tersebut. Kalau 5 desa berarti tiap desa kebagian Rp. 1 miliar dalam jangka waktu 5 tahun. Artinya tiap tahun Rp. 200 juta per desa. Kalau skemanya seperti ini sangat ringan artinya tiap desa menganggarkan dari dana desa sebanyak Rp. 200 juta per tahun. Dana desa yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 600 juta-2 Miliar sangat ringan untuk membayar angsuran tersebut. 

Skema awal ternyata berubah, sekarang tiap desa harus ada KDMPnya. Untuk anggaran, Kementerian Koperasi belum merilis secara resmi berapa anggaran tiap KDMP dan diambilkan dari mana, apakah dari APBN atau dana desa.  Inilah yang menjadi pertanyaan publik seperti anggaran MBG yang tidak transparan diambilkan dari mana saja anggaran proyek unggulan presiden Prabowo Subianto ini. 

Walaupun Kementerian Koperasi belum merilis anggaran per KDMP ternyata ada salah satu pengurus KDMP di Kabupaten Sleman yang viral itu mengatakan bahwa anggaran per KDMP adalah Rp. 3 miliar. Anggaran sebesar itu merupakan hutang yang harus diangsur selama 5 tahun oleh pengurus KDMP nantinya. Hutang itu tidak ada jasanya. Anggaran Rp. 3 Miliar itu terbagi kedalam beberapa item yaitu Rp. 2.5 M untuk bangunan, sarana prasarana dan angkutan. Sementara sisanya Rp. 500 juta adalah modal untuk menjalankan usaha KDMP. Pengurus KDMP harus membayar angsuran Rp. 50 juta per bulan. 

Pembangunan gedung KDMP ini tidak melalui tender terbuka sesuai dengan regulasi. Pembangunan gedung KDMP ini langsung ditunjuk oleh presiden yaitu PT Agrinas Pangan Nusantara yang dirutnya mengundurkan diri tahun lalu (2025). Akan tetapi ternyata dirutnya tidak mengundurkan diri. PT Agrinas Pangan Nusantara juga tidak mengumumkan berapa anggaran pembangunan per KDMP. Tahu-tahu ada pembangunan secara masif gedung KDMP di seluruh Indonesia. Pelaksana lapangan pembangunan adalah TNI. TNI menjadi pelaksana tunggal pembangunan KDMP ini. Dalam pelaksanaan di lapangan ternyata tidak semulus yang diharapkan karena banyak desa yang tidak mempunyai lahan untuk pembangunan gedung KDMP bahkan ada desa yang harus menggunakan gedung sekolah dan memindahkan kegiatan belajar mengajarnya ke gedung lain. 

Anggaran pembangunan gedung KDMP beserta fasilitas pelengkap lain menelan anggaran Rp. 2.5 M. Menurut beberapa informasi anggaran pembangunan gedung Rp. 1.6 Miliar. Berarti ada sisa Rp. 900 juta. Rp. 900 juta kemungkinan untuk fasilitas pelengkap dan kendaraan operasional. Kendaraan operasional sudah dibelikan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sejumlah 105 ribu yang bikin heboh itu. Ternyata kendaraan operasional itu harus pick up 4x4 double cabin yang harga importnya berkisar Rp. 320 juta per unit. Selain pick up ternyata ada kendaraan truk yang harganya lebih dari itu. Selebihnya untuk pemenuhan fasilitas gerai KDMP hingga siap operasi. 

Pertanyaannya sekarang? Apakah pengurus KDMP mampu mengoperasionalkan KDMP dengan modal Rp. 500 juta dan keuntungan minimal Rp. 50 juta per bulan. Mengapa keuntungan minimal per bulan harus Rp. 50 juta? Karena pengurus harus membayar angsuran ke bank Rp. 50 juta perbulan. Artinya pengurus KDMP harus mempunyai keuntungan minimal sebesar Rp. 50 juta. Itupun biaya lain-lain tidak dihitung seperti gaji pegawai, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Apakah pengurus mampu mencetak keuntungan minimal Rp. 50 juta dalam sebulan?

Inilah yang sekarang menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau misalnya pengurus KDMP tidak mampu mengangsur hutang selama 5 tahun apa konsekuensinya? Apakah akan masuk penjara? Apakah gedung dan fasilitas KDMP akan dilelang oleh bank atau bagaimana? Siapapun orangnya akan berpikir ulang untuk menjadi pengurus KDMP karena resikonya lebih besar apalagi jika pengurus tidak mempunyai latar belakang perbisnisan. Peritel modern yang sudah ada saja gulung tikar, KDMP ini baru dan pengurusnya belum teruji dalam perdagangan. Harusnya pemerintah berpikir ulang dalam menjalankan program unggulan ini atau jangan-jangan KDMP ini sebuah jebakan yang disiapkan oleh presiden Prabowo dalam kontestasi politik 2029? Semua boleh berspekulasi akan tetapi mari kita berpikir secara jernih terkait peluang KDMP ke depan. Program presiden memang bagus untuk mengangkat ekonomi rakyat desa akan tetapi resiko yang dihadapi sangat besar. Wajar jika kemudian muncul komentar dari menteri desa dan menteri koperasi, Alfa mart dan Indomaret harus tutup jika sudah ada KDMP. Ini memungkinkan agar KDMP memonopoli ritel se-Indonesia. Tapi apakah ini juga bijaksana? Alfa mart, Indo maret dan lain sebagainya sangat berjasa dalam menjalankan ekonomi Indonesia karena menyerap jutaan pekerja dalam operasionalnya dan juga menjadi ajang pemasaran produk UMKM Indonesia. Alfa mart, Indomaret dan sejenisnya sudah teruji dalam menjalankan perdagangan di negara ini sementara KDMP baru berdiri dan belum teruji dalam perdagangan.

Sebagian pengamat politik mengatakan bahwa KDMP ini adalah jebakan politik presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi 2029. Mengapa demikian? Karena secara logika akal, pengurus KDMP yang jumlah ratusan ribu tidak akan mampu membayar angsuran bank. Solusinya bagaimana? Hutang KDMP akan diputihkan dengan syarat pengurus dan pegawai KDMP mencoblos Prabowo Subianto  dalam pilpres 2029. Jika tidak mencoblos maka hutang tetap harus dibayar dan jika dalam jangka waktu 5 tahun tidak bisa membayar maka konsekuensinya harus masuk penjara. Akan tetapi spekulasi tersebut terlalu dini karena jika benar seperti itu jangka waktu pembayaran hutang KDMP jika dimulai tahun 2026 akhir maka akan berakhir pada tahun 2031 artinya kontestasi pilpres udah usai. 

Semua boleh berspekulasi akan tetapi pakailah akal sehat di saat akal sehat sekarang dijungkir balikkan oleh nafsu kekuasaan dan atas nama rakyat. Semoga keinginan presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan KDMP ini sebagai soko guru perekonomian Indonesia terwujud.