BTP

BTP

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan akan mendirikan 100 Batalyon Teritorial Pertanian (BTP). Pendirian Batalyon Pertanian ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam rangka memcapai tujuan pemerintah yaitu kemandirian pangan. Dalam sambutan perdana seusia pelantikan presiden, Prabowo Subianto mencanangkan 2 kemandirian yaitu kemandirian energi dan kemandirian pangan. 

Dalam pelaksanaan di lapangan Prabowo Subianto menginstruksikan untuk membentuk 100 BTP. Wajar saja jika Prabowo menginstruksikan untuk membentuk BTP dalam mendukung dan merealisasikan programnya. Prabowo adalah mantan pasukan elit negara ini, Kopassus dan wajar saja ketika menjadi orang nomor 1 di negeri ini memerintahkan pendukungnya yang mayoritas militer untuk mencapai program tersebut. 

Publik sudah maklum jika pemerintah saat ini dipenuhi dengan aroma militer karena memang latar belakang presiden saat ini adalah militer. Walaupun sebenarnya peran militer hanyalah untuk menjaga kedaulatan dan keamananan negara. Semua lini sekarang dipenuhi dengan militer. Tidak terkecuali sektor pertanian. Untuk merealisasikan program swasembada pangan, peran militer harus dikedepankan. Begitulah menurut presiden kita ini. Maka dari itu wajar saja jika membentuk Batalyon Teritorial Pertanian. 

Setiap batalyon berisi sekitar 1.000 prajurit. Jika 100 Batalyon maka akan ada sekitar 100.000 prajurit baru yang akan berperan dalam sektor pertanian. Batalyon ini memang disiapkan untuk program pertanian bukan pertempuran. Pembentukan batalyon pertanian ini menuai kritik tajam dari pengamat. Mengapa mendapat kritik tajam? Fungsi militer bukan untuk pertanian akan tetapi untuk pertempuran. Pelibatan militer dalam sektor pertanian adalah salah kaprah dan mengulangi kesalahan masa lalu. Pada zaman orde baru, militer menjadi penyangga kuat dan operator orde baru yang sangat represif itu. Fungsi militer tidak hanya sebagai pasukan tempur akan tetapi juga melaksanakan fungsi lainnya. Zaman orde baru terkenal dengan adanya dwi fungsi ABRI. Setelah reformasi, Dwi fungsi dicabut dan militer dipaksa kembali ke barak. Fungsi militer hanya untuk urusan keamanan negara bukan lainnya.

Saat ini ternyata fungsi militer melebihi dwi fungsi ABRI zaman orde baru. Faktanya militer banyak terlibat dalam semua sektor kehidupan negeri ini. Semua program pemerintah melibatkan unsur militer di dalamnya seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, pertanian mulai penanaman sampai distribusi pasca panen dan lain sebagainya. Militer seakan kembali menguasai negeri ini.

Memang ada nilai positif dan negatifnya dalam pembentukan BTP itu akan tetapi sisi negatifnya lebih banyak. Nilai positifnya petani terbantu dengan adanya batalyon pertanian. Keterbantuan petani sebenarnya tidak begitu signifikan karena selama ini mekanisasi pertanian sudah berjalan jadi tanpa kehadiran militer di sektor pertanian, petani kita sudah maju. Masalah di pertanian adalah ketersedian pupuk, harga pupuk, harga obat-obatan dan harga gabah ketika panen. Solusi masalah tersebut bukan menghadirkan militer di sektor pertanian akan tetapi tata kelola pupuk, obat-obatan dan harga gabah ketika panen. Kalau pembentukan BTP hanya untuk ikut membantu menanam padi, membuka lahan sawah, ikut panen adalah langkah yang sangat keliru karena masalah tersebut sudah diatasi dengan cara mekanisasi pertanian. 

Kekhawatiran para pengamat terhadap pembentukan BTP adalah BTP ini akan dijadikan alat politik oleh pemerintah dalam pesta lima tahunan nanti. Apakah ada jaminan ketika pesta demokrasi 5 tahunan nanti BTP tidak dimainkan. Tidak ada jawaban tegas dari pemerintah saat ini. Inilah kekhawatiran para pengamat terkait pembentukan BTP itu. Demokrasi kita akan kembali ke zaman orba bahkan melebihi orba. Apakah nanti kalau Prabowo Subianto tidak menjadi presiden, militer siap kembali ke barak? apakah militer siap melepaskan jabatan selama ini yang sudah diduduki. Apakah BTP bisa dibubarkan? Pertanyaan seperti itulah yang dikemukakan oleh para pengamat politik.  

Memang kita patut khawatir dengan keberadaan BTP ini. Di saat presiden mengaungkan program efisiensi semua sektor bahkan anggaran tiap kementerian dipotong, ternyata pemerintah membuka rekrutmen untuk BTP yang jumlahnya luar biasa banyak. Bayangkan jika gaji tiap prajurit BTP per orang adalah Rp. 4 juta per bulan -tentunya 4 juta ini tidak hanya gaji pokok akan tetapi keseluruhan gaji ditambah dengan tunjangan- maka akan membutuhkan anggaran Rp. 4 juta dikalikan 100.000 dalam satu bulan. Anggaran Rp. 400 M dalam satu bulan dibutuhkan hanya untuk gaji BTP. Jika dalam setahun membutuhkan anggaran Rp. 4.8 T. Luar biasa banyak. Belum lagi untuk sarana dan pra sarana prajurit BTP. Pembangunan markaz membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kita belum tahu apakah anggaran tersebut diambilkan dari mana. Tentunya anggaran tersebut diambilkan dari anggaran Kemhan.  Wajarlah jika anggaran Kemhan sekarang menjadi anggaran terbesar di antara beberapa kementerian. Baru pemerintahan kali ini anggaran Kemhan naik signifikan. 

Semoga tujuan presiden, Prabowo Subianto membentuk BTP ini memang benar untuk swasembada pangan bukan untuk tujuan terselubung lainnya.